Sisikalimantan.com, Gunung Mas – DPRD Gunung Mas memberikan sejumlah rekomendasi terkait Laporan Keteranggan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gumas tahun 2025.
“Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan dengan harapan Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata juru bicara DPRD Gunung Mas Herda, Senin, 13 April 2026.
Rekomendasi pertama yakni terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), untuk meningkatkan PAD, pihaknya mendorong pemerintah melalui perangkat daerah terkait untuk lebih mengoptimalkan potensi yang belum tercapai.
Langkah yang direkomendasikan meliputi penguatan pendataan potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta evaluasi kebijakan yang tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan teknis kegiatan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“Evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah dengan tingkat serapan anggaran rendah juga menjadi perhatian utama,” ucap Herda.
Di sektor pendidikan, DPRD meminta adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik, termasuk penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dinilai penting guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Sementara itu, pada bidang kepegawaian, DPRD mendorong penegakan disiplin aparatur secara tegas dan konsisten. Peran atasan langsung juga diharapkan lebih optimal dalam melakukan pembinaan guna memastikan kinerja aparatur berjalan maksimal.
Pada bidang pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai program pengembangan pertanian, termasuk program cetak sawah.
“Upaya ini dinilai penting dalam mendukung kemandirian pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Herda.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, transparansi kebijakan, serta tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat respons terhadap berbagai permasalahan sosial secara cepat dan tepat.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan, kami menekankan perlunya memperkuat fungsi pengawasan internal dengan mengedepankan pembinaan serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan.
“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas,” tukasnya. (YD)
